Sejarah Pendirian PKB

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya.
Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.

PKB Himbau Semua Kalangan Untuk Hentikan Kegaduhan Penyebab Jatuhnya Sukhoi

Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghimbau kepada segenap masyarakat untuk tidak menilai dan menyalahkan siapapun terkait dengan jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) di Guning Salak, Bogor, Jawa Barat. Selain itu kita harus memberikan ruang gerak yang bebas agar team evakuasi korban dapat fokus dan bekerja secara maksimal dalam proses evakuasi yang dilakukannya.

PKB Siap Perjuangkan Kepentingan Petani

Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif dan Kewirausahawan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi NTB, Juanka Juliantrop mengungkapkan, partainya akan siap secara konsisten memperjuangkan kepentingan para petani dan nelayan yang ada di pelosok pedesaan dan wilayah pesisir pantai di NTB. Sebab, dalam setiap pemilu, konstituen terbesar PKB adalah para petani dan nelayan di desa-desa dan pesisir pantai. Selain itu, PKB lahir untuk memberdayakan dan membina masyarakat lemah (kaum mustad ‘afin).
“PKB pertimbangkan posisi bidang pertanian sangat dilema, dimana proses produksi dan harga jual sangat timpang," kata Juanka. Selain itu, motor utama PKB melekat di para petani dan nelayan sehingga hak-hak mereka perlu diperjuangkan hingga merasa sebagai warga negara, sebab selama ini rakyat banyak menilai pemerintah tidak berpihak pada mereka. Tujuannya, mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah baik di daerah maupun di pusat.